Rabu 15 Jun 2016 06:47 WIB

Beranikah PDIP Usung Kader Sendiri Jadi Cagub DKI?

Rep: Ahmad Islamy Jamil/ Red: Bilal Ramadhan
Atribut partai PDI Perjuangan (Ilustrasi)
Foto: Antara
Atribut partai PDI Perjuangan (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi satu-satunya parpol yang berhak mengusung sendiri pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2017.

Apalagi, keberhasilan PDIP merebut 28 kursi di DPRD DKI Jakarta sudah melebihi syarat minimal untuk mengusung kandidat sendiri, yaitu 21 kursi DPRD. Akan tetapi, partai berlambang kepala banteng itu sampai saat ini masih terkesan malu-malu untuk mengusung calon gubernur dari kalangan internal mereka.

Bahkan, dalam beberapa waktu terakhir mulai berkembang wacana untuk menjadikan kembali kader PDIP, Djarot Saiful Hidayat, sebagai wakil Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilgub DKI 2017 nanti.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, jika PDIP nantinya benar-benar hanya mengincar kursi DKI 2, maka pilihan politik itu sebenarnya cukup realistis.

Pasalnya, partai itu dinilai tidak memiliki kader yang cukup menjual untuk dijadikan sebagai calon gubernur Ibu Kota di masa mendatang.

“Yang jadi pertanyaaan, jika PDIP memang ingin mengusung calon gubernur sendiri, siapa sosok dari kalangan kader mereka yang layak untuk diusung? Sementara, citra Ahok sendiri sudah melebihi citra partai-partai yang ada. Jadi saya pikir wajar jika kemudian PDIP hanya mengincar kursi wakil gubernur untuk dipasangkan dengan Ahok,” kata Pangi kepada Republika.co.id, Selasa (14/6).

Ia menuturkan, sampai saat ini survei-survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga masih menempatkan Ahok di urutan teratas dalam bursa Pilgub DKI Jakarta 2017. Padahal, Ahok sendiri diketahui bukan lagi kader dari partai politik mana pun, sejak ia memutuskan hengkang dari Gerindra pada 2014 lalu.

“Fenomena ini harusnya menjadi alarm atau peringatan bagi partai-partai yang selama ini tidak menjalankan fungsi kaderisasinya dengan baik. Termasuk PDIP selaku partai mayoritas yang saya lihat juga mengalami kekosongan figur yang memiliki nilai jual di publik,” ucap Pangi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement