REPUBLIKA.CO.ID,MEDAN -- Pemerintah akan menyalurkan dana bantuan sosial secara digital kepada masyarakat. Perubahan itu untuk menghindari terjadinya pemotongan.
"Upaya ini dilakukan untuk penyelamatan penyaluran dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima mereka yang berhak," ujar Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Badaruddin, Ahad (12/6).
Menurut dia, penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) menggunakan layanan keuangan digital sangat tepat dan cukup canggih. Hal ini juga demi terciptanya keamanan bantuan tersebut.
"Langkah yang ditempuh Kementerian Sosial (Kemensos) itu, bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan penerima dana bansos Program PKH yang umumnya warga yang kurang mampu," ujar Badaruddin.
Ia menjelaskan, selama ini banyak temuan mengenai dana PKH warga yang disunat oleh pendamping dan merugikan masyarakat. Praktik yang seperti ini, jelas sangat merugikan peserta PKH di berbagai daerah. Oleh karena itu, katanya, apa yang dilakukan Kemensos adalah terobosan yang baru untuk kebaikan peserta PKH dan perlu disambut baik masyarakat.
"Segala program yang dinilia bagus untuk kepentingan masyarakat harus didukung dan dilaksanakan," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa akan menyalurkan dana bantuan sosial berbasis digital kepada peserta Program Keluarga Harapan.
"Mulai Juni penyerahan dana bantuan sosial sudah akan memulai menggunakan keuangan digital," kata Khofifah usai memberikan bimbingan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Pekalongan Jawa Tengah, Sabtu (11/6).
Dia menjelaskan, penyaluran dana bansos menggunakan layanan keuangan digital (LKD) akan dilakukan di sekitar 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia mulai Juni 2016. Khofifah mengatakan, penyerahan dana bansos menggunakan LKD sudah dilakukan uji coba sebanyak dua kali. Dari uji coba tersebut dilakukan survei yang menghasilkan tingkat kepuasan masyarakat di atas 90 persen.
"Sekarang kita sedang adendum dengan PT Pos supaya Juni nanti mulai menggunakan layanan keuangan digital," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika