REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemprov DKI Jakarta seharusnya bisa mengantisipasi, cepat tanggap, dan mencari solusi terkait kenaikan harga bahan pokok. Jangan hanya menunggu mengandalkan pemerintah pusat untuk kendalikan harga. "Warga DKI Jakarta berharap pemerintahan yang antisipatif dan responsif," kata Direktur Indonesia Public Policy Institute (IPPI) Agung Suprio di Jakarta, Kamis (9/6).

Sayangnya, hingga saat ini hasil kerja Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan jajarannya belum terlihat nyata dalam hal meredam kenaikan harga sembako dan daging ini. Agung juga menyayangkan para kandidat cagub DKI yang namanya sudah beredar juga tidak terlalu antusias untuk menawarkan program yang kongkret mengenai permasalahan kenaikan harga itu.

Agung menilai, di antara para kandidat cagub DKI Jakarta yang beredar, hanya Sandiaga Uno yang memberikan tawaran program penyediaan lapangan pekerjaan dan penurunan harga kebutuhan pokok. "Sesungguhnya program Sandiaga ini fokus dan detail sehingga warga Jakarta dapat menilai dan mengevaluasi program itu dengan mudah," kata alumnus pascasarjana ilmu politik UI tersebut.

Agung menjelaskan, saat ini disparitas ekonomi antara kelas atas dan kelas bawah semakin menganga di Ibu Kota. "Harga-harga kebutuhan pokok yang melambung di bulan Ramadhan membuat warga Jakarta makin sengsara," katanya.

Selain itu, lapangan pekerjaan semakin sulit didapatkan sementara usia produktif semakin banyak. Akibatnya banyak pengangguran tercipta. Sayangnya, hal tersebut yang tidak diantisipasi oleh pemprov DKI. "Tingginya pengangguran akan  berpotensi meningkatnya kriminalitas dan ledakan sosial. Tentunya hal demikian dapat menimbulkan bom waktu," kata Agung.

Agung menegaskan, warga Jakarta memerlukan gubernur prorakyat yang memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas harga pangan, penyediaan lapangan kerja, dan menekan tingkat kriminalitas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika