REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan tidak akan ada masalah lagi dalam penyelenggaraan pilkada menyusul disahkannya revisi UU Pilkada. Ia berharap dengan adanya UU Pilkada yang baru bisa mengakomodir kebutuhan semua pihak, dan bisa mengusung asas demokrasi yang baik.
Tjahjo dalam RDP dengan DPD Komite I mengatakan, dengan revisi UU Pilkada yang sudah selesai, semua pihak penyelenggara pilkada bisa mulai fokus ke permasalahan anggaran pilkada dan terkait dengan keamanan. Tjahjo mengatakan, persiapan terdekat yaitu Februari 2017 mendatang.
"Revisi sudah selesai. Kita sedang memikirkan anggaran KPU. Untuk saat ini masih tercukupi, meski baru 60 persen. Rencananya nanti juga akan didukung APBN," ujar Tjahjo di Kantor DPD, Rabu (8/6).
Untuk keamanan Pilkada mendatang, Tjahjo sendiri sudah berkordinasi dengan Kapolri dan Panglima TNI. Untuk pergerakan memang belum bisa diprediksi, namun dalam hal ini, Polri sudah siap mengamankan dibantu dengan TNI.
Selain menjelaskan persiapan Pilkada mendatang, Tjahjo juga menjelaskan terkait hasil Pilkada 2015 kemarin. Tjahjo mengatakan, hasil pilkada 2015 kemarin sudah tuntas dilakukan, meskipun masih ada beberapa pelantikan yang belum dilakukan seperti di Sulawesi Tengah.
Ia menargetkan pada 16 Juni mendatang, semua pelantikan kepala daerah sudah selesai semua dan tinggal dilantik di Istana Kepresidenan. "beberpaa kabupaten kota, pasangan menang tapi ketika pelantikan wakilnya meninggal. Ada yang mendadak ott narkoba dan korupsi. Dilantik belum satu bulan dipindahtugaskan ke rutan salemba," ujar Tjahjo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
