REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PPP mendorong agar DPR RI meenggunakan berbagai instrumen, baik sebagai anggota di sejumlah lembaga parlemen internasional untuk diplomasi kepada parlemen Cina maupun alat kelengkapan DPR seperti BKSAP untuk secara aktif merespons persoalan larangan puasa di salah satu provinsi di Cina.
''Kami menyesalkan sekaligus mengutuk keras atas tindakan pemerintah Distrik Xinjiang Cina yang melarang pelaksanaan ibadah puasa bagi Muslim Uighur,'' kata Sekretaris Dewan Pakar DPP PPP Okky Asokawati, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu (8/6).
Okky melanjutkan, tindakan tersebut telah melanggar Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 18 tentang Hak atas Kebebasan Pikiran, Hati Nurani, dan Memeluk Agama, dan Resolusi Majelis Umum 36/55 pada 25 November 1981 tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan.
Oleh karena itu, PPP mendesak parlemen Indonesia memaksimalkan perannya sebagai peserta di sejumlah organisasi parlemen internasional, seperti International Parliament Union (IPU), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), serta Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), untuk melakukan diplomasi secara aktif. Diplomasi kepada parlemen Cina diperlukan untuk menentang praktik diskriminasi terhadap masyarakat Muslim Uighur yang dilakukan pemerintah Distrik Xinjiang.
"Kami mendorong Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI untuk melakukan langkah khusus konkret untuk merespons praktik diskriminasi terhadap masyarakat Muslim di Uighur," ujarnya.
Indonesia, sebagai negara yang mempromosikan toleransi dan pluralitas keberagamaan, dapat mentransformasi praktik keberagamaan di Indonesia ke Pemerintah Cina, kendati Cina negara komunis.
PPP juga mendorong Pemerintah RI untuk memaksimalkan keberadaan ormas keagamaan di Indonesia agar dapat menjadi agen promosi dalam praktik keberagamaan di Indonesia yang toleran dan menyejukkan, khususnya kepada pemerintah dan masyarakat Cina.
Meski Cina merupakan negara komunis, tokoh-tokoh agama di Indonesia diyakini dapat menularkan cara damai dalam relasi antaragama di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika