REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar, akan terus berupaya mempertahankan lahan Dinas Peternakan (Disnak).
Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, ada yang janggal terkait putusan Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa lahan kantor Dinas Peternakan (Disnak) Jabar, di Jalan Ir H Djuanda (Dago), Nomor 358, Kota Bandung. Oleh karena itu, Pemprov Jabar akan segera melayangkan surat ke Komisi Yudisial (KY) untuk menyelidiki permasalahan ini.
Dalam putusannya Mahkamah Agung (MA), memenangkan pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari lahan tersebut. Atas putusan tersebut, tim juru sita Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, melakukan eksekusi lahan yang tercatat sebagai aset milik Pemprov Jabar, Kamis (2/6) lalu.
"(Lahan dan bangunan Kantor Disnak Jabar) harus dipertahankan, karena ada yang janggal (dengan putusan MA tersebut)," ujar Deddy kepada wartawan di Kantor DPRD Jabar, Jalan Dipenogoro, Selasa (7/6).
Deddy mengatakan, Pemprov Jabar akhirnya memutuskan akan mengirim surat ke KY. Karena, ada hal yang mencurigakan dari hasil putusan tersebut jadi bagaimana tindakan KY nantinya.
"Karena ini ada hal yang sangat janggal. Kalau saya bisa memastikan adanya mafia," kata Deddy.
Deddy menilai, ada permainan mafia dalam sengketa lahan tersebut. Karena, banyak sekali kejanggalan yang terjadi dalam sengketa lahan ini. Contohnya saja bidang tanah yang digugat lokasinya berbeda dengan hasil putusan.
Persil yang dituntut, kata dia, berbeda dengan yang diputuskan. "Jadi apa sebetulnya, ada gerombolan apa di Jabar yang bekerjasama dengan instansi-instansi penegak hukum," katanya.
Pemprov Jabar, kata dia, dengan tegas akan mempertahankan aset negara tersebut agar tidak dikuasi pihak lain. Karena, secara sah aset itu juga merupakan aset milik Pemprov Jabar.
"Sertifikat (lahan) belum dibatalkan. Tapi ko tiba-tiba di eksekusi. Ini ada yang janggal, kejanggalan ini pasti mafia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
