REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kerugian akibat gempa berkekuatan 6,5 skala Richter yang melanda Sumatra Barat, Kamis (2/6), sekitar pukul 05.56 WIB, ditaksir mencapai Rp 15,2 miliar. Itu diutarakan pelaksana tugas (Plt) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Zulfiatno di Padang, Jumat.
"Kerugian ini akibat cukup banyak bangunan yang rusak akibat gempa," kata Zulfiatno.Ia mengatakan, gempa yang terjadi pada koordinat 2.29 lintang selatan dan 100.46 bujur timur sekitar 79 kilometer barat daya Pesisir Selatan tersebut dirasakan hampir di semua kabupaten dan kota di Sumbar, tetapi daerah terparah adalah Pesisir Selatan.
"Data kerusakan yang dihimpun dari Pesisir Selatan sebanyak 1.431 unit rumah rusak ringan, 445 mengalami rusak sedang, 80 unit rusak berat, dan 3 unit sekolah mengalami kerusakan, serta 1 unit kantor wali nagari juga mengalami rusak parah," katanya.
Menurutnya, data yang masuk itu belum termasuk laporan dari Kecamatan Sutra, dan Kecamatan Linggi Sari Baganti. "Ada kemungkinan angka kerugian bisa bertambah setelah data kerusakan dari dua kecamatan ini masuk," katanya.
Terkait bencana tersebut, ia mengingatkan warga untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan jika gempa kembali terjadi.
"Sumbar merupakan salah satu provinsi rawan gempa di Indonesia. Potensi gempa itu tersimpan di perairan Mentawai, bahkan disebut sebagai megatrust oleh sejumlah peneliti dalam dan luar negeri. Masyarakat harus mewaspadai potensi bencana ini," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar, Pagar Negara, mengatakan selain potensi gempa, masyarakat juga harus mewaspadai potensi badai dan angin kencang yang terjadi sejak beberapa hari terakhir.
"Informasi dari BMKG Ketaping Padang Pariaman, saat ini terjadi perubahan cuaca yang ektrem, angin kencang dapat datang tiba-tiba, termasuk gelombang laut yang cukup tinggi. Masyarakat harus waspada," katanya.
Sesuai prediksi BMKG angin kencang dan hujan lebat ini kemungkinan masih akan terjadi hingga 10 hari pertama di bulan Juni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika