REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Pemkab Tangerang sedang mengebut program Keluarga Berencana (KB) kepada warganya. Langkah itu dilakukan karena pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tangerang tergolong tinggi, bahkan di atas rata-rata nasional, yakni mencapai tiga persen.
"Kalau tidak ada KB, wah diperkirakan tiga sampai lima tahun mendatang bisa lebih tinggi lagi. Bisa-bisa mencapai di atas empat persen tingkat pertumbuhan penduduknya," ucap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsad kepada Republika.co.id di Pendopo Kabupaten Tangerang, Selasa (31/5).
Pesatnya pertumbuhan penduduk tersebut menurut Iskandar nantinya tidak akan bisa seimbang dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sehingga dikhawatirkan ketimpangan tersebut membuat masyarakat semakin terpuruk dan tingkat kesejahteraan menurun. Sehingga berdampak pada tingkat pendidikan masyarakat yang semakin buruk karena mereka semakin sulit menyekolahkan anak-anak mereka.
Iskandar mengakui faktor pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tangerang selain karena kelahiran juga akibat imigrasi. Di mana Kabupaten Tangerang sering dijuluki sebagai kabupaten 1.000 industri.
Ribuan pegawai pabrik dan perusahaan yang mayoritas wanita dan rata-rata dari mereka masih pada usia produktif dan masih muda. Sehingga sulit untuk melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk.
Padahal, kalau penduduk asli saja, kata Iskandar, tingkat pertumbuhannya di bawah rata-rata nasional. Namun bagaimana pun juga para imigran juga sudah termasuk warga Kabupaten Tangerang, sehingga otomatis terhitung, dan program tersebut mau tidak mau harus digalakkan.
Iskandar menjelaskan sekarang banyak orang sudah berpikir secara logika dan sudah berpendidikan, sehingga mereka mengerti berkeluarga tidak hanya berkeluarga saja, tetapi memperhatikan perkembangan anak dan cucu mereka.
"Kalau tidak, hal ini akan membahayakan pemerintah, karena mewariskan generasi yang lemah," ucap dia.
Dari 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang, terdapat 14 Unit Pelayanan Teknis (UPT) KB yang masing-masing UPT membawahi dua sampai tiga kecamatan. Masing-masing UPT tersebut yang nantinya akan menggerakkan masyarakat agar mengikuti program KB.
Salah satu upayanya dengan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) bagi kader KB dan juga calon KB. Dari petugas UPT tersebut diharapkan edukasi kepada masyarakst dapat tersebar secara menyeluruh hingga ke pelosok daerah, karena mereka yang mengetahui secara detail kondisi masyarakat di sekitarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika