REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menentang keras kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengunakan dana CSR untuk membangun ibu kota. Sebab, KSPI menilai, penggunaan dana tersebut sangat rawan membungkam sistem demokrasi di DKI Jakarta.
Presiden KSPI, Said Iqbal berujar, penggunaan dana CSR untuk pembangunan dapat membuat negara tunduk pada pada modal. "Buruh baru sadar, beberapa waktu lalu, Gubernur Ahok adalah satu-satunya gubernur yang getol membuat Pergub larangan tempat aksi-aksi dan demo," kata Saiq dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (31/5).
Ia menilai, aturan yang melarang sejumlah tempat untuk berdemo, bertujuan membungkam demokrasi di DKI Jakarta. Alasannya, demo merupakan kegiatan yang sangat dibenci pemilik modal.
"Bahkan buruh merasakan sekali betapa polisi yang diduga atas permintaan Gubernur DKI mengkriminalisasi buruh dan aktivis sosial," ujar Said.
Ia mencontohkan aksi kriminalisasi seperti 26 buruh dan aktivis LBH yang sudah sidang di PN Jakarta Pusat. Menurutnya, contoh tersebut merupakan 'pesanan'. Ditambah, ia melanjutkan, semua kebijakan adalah 'tukar-menukar' dari pemilik modal untuk membungkam aksi-akdi damai buruh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
