REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pemerintah Provinsi Bali sudah harus mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Desember akhir tahun ini. Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika mengatakan masih dilematis menyikapi rencana ini dan akan mengumpulkan seluruh kepala daerah segera.
"Sebagai bagian dari NKRI, Bali harus tunduk pada undang-undang yang berlaku, namun persoalannya tak sesederhana itu karena sebagian besar masyarakat sudah merasa nyaman dengan JKBM," katanya, Senin (30/5).
Sejumlah survei yang dilakukan di Bali menunjukkan masyarakat masih berharap program ini dilanjutkan. Dalam program JKBM, seluruh masyarakat pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bali berhak mendapat layanan kesehatan gratis hingga rawat inap di rumah sakit.
BPJS di sisi lain tak menanggung gratis seluruh masyarakat. Mereka yang memperoleh subsidi hanya kelompok masyarakat kurang mampu yang masuk ke dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dimana jumlahnya hanya mencapai 22 persen dari total jumlah penduduk yang ada di Bali.
Penduduk Bali yang tidak masuk dalam PBI harus membayar iuran. Pastika menilai tidak semua masyarakat Bali mampu membayar iuran yang dihitung per orang setiap bulannya. Mantan Kapolda Bali itu mengakui BPJS memiliki kelebihan, yaitu berlaku nasional, sementara JKBM sifatnya lokal. Pihaknya akan mencarikan solusi terbaik terkait hal ini.
Direktur Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Bali, I Putu Armaya mengatakan pihaknya sudah melakukan peneltiian di tiga rumah sakit di Denpasar, Badung, dan Jembrana. Hasilnya menunjukkan rata-rata masyarakat masih memilih menggunakan JKBM.
"53 persen pasien yang merupakan masyarakat Bali menggunakan JKBM," kata Armaya.
Armaya mengatakan YLKI Bali mendukung pemerintah provinsi tetap melaksanakan JKBM, meski pemerintah pusat sudah memiliki JKN BPJS. Apalagi, BPJS membebankan biaya kepada peserta yang membebani masyarakat. YLKI Bali berharap pihak pengelola BPJS meningkatkan kualitas pelayanannya jika berencana menaikkan premi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika