REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan tidak ingin mencampuri keputusan Presiden Joko Widodo dalam menentukan arah reshuffle ke depan.

"Reshuffle itu haknya bapak Presiden. Kalau untuk urusan kepentingan negara PAN selalu siap, tapi kami tidak meminta-minta (kursi kabinet)," ujar Zulkifli saat ditemui usai membuka Rakernas PAN di Jakarta Expo Center Kemayoran, Ahad (29/5) malam.

Dia menjelaskan, hingga saat ini PAN tidak melakukan persiapan atau pemilihan kader-kader yang akan diajukan kepada Presiden Jokowi untuk bergabung dengan Kabinet Kerja. Namun demikian, Zulkifli tidak menyanggah apabila memang PAN diminta untuk bergabung dengan kabinet pimpinan Presiden Jokowi maka pihaknya akan memberikan dukungan dan kontribusi terbaik.

"Untuk apapun kepentingan negara kami siap, bahkan untuk bergabung tanpa syarat. Asalkan pak Jokowi dan Jusuf Kalla melaksanakan janji-janjinya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia," kata Zulkifli.

Saat ditanya mengenai adanya pertemuan antara dirinya dan Presiden Jokowi, Zulkifli menegaskan bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk melakukan pembahasan mengenai program-program yang dilakukan pemerintah. Dia menceritakan, dalam pertemuan tersebut PAN menyampaikan dukungannya pada sejumlah program dan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kemajuan ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya.

"Misalnya dengan dikeluarkannya Perppu (hukuman) kebiri, kami langsung setuju dan akan dukung di DPR. Lalu 'tax amnesty', kita juga akan dukung supaya cepat selesai di DPR. itu bentuk dukungan kita pada pemerintah agar bisa mewujudkan kesejahteraan nasional," ujarnya menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika