REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrachman menjadi nama paling sering disebut-sebut terkait dalam kasus dugaan suap pendaftaran perkara peninjauan kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain sudah dipanggil sebagai saksi dalam kasus tersebut, KPK juga sudah menggeledah dan menyita uang Rp 1,7 miliar dari ruangan kerja dan kediaman Nurhadi.
Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi mengatakan MA sudah memeriksa Nurhadi secara etik melalui Badan Pengawas (Bawas). Namun, dalam pemeriksaan itu, Nurhadi tidak mengakui ada hubungan dengan pihak-pihak berperkara, terutama perkara PK di PN Jakpus tersebut.
"Dari pembinaan sudah konfirmasi tentang kondisi yang bersangkutan, sudah dilakukan, dan dia mengatakan tidak benar saya (Nurhadi) punya hubungan dengan yang terlibat dengan masalah panitera Jakarta Pusat," kata Suhadi saat dihubungi wartawan, Jumat (27/5).
Oleh karenanya, MA sendiri menyerahkan sepenuhnya kepada KPK berkaitan dengan status hukum Nurhadi. Termasuk kemungkinan nantinya jika KPK menaikkan status hukum Nurhadi.
"Semuanya kewenangan KPK silahkan saja, tidak ada wewenang MA untuk menyetopnya," kata Suhadi lagi.
Diketahui, sampai saat ini status hukum Nurhadi masih sebagai saksi dalam kasus tersebut, meski KPK telah menyita uang dan dokumen pada saat penggeledahan beberapa waktu lalu. Nurhadi juga baru sekali diperiksa oleh KPK pada Selasa (24/5) lalu.
Sehari sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo memberi sinyal adanya signifikasi dalam penyidikan kasus tersebut, yakni tersangka baru dalam kasus tersebut.
"Itu pasti dong (tersangka baru). Mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan melangkah ke hal-hal yang lebih signifikan," kata Agus, di Jakarta, Kamis (26/5).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
