REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya tak bermasalah jika Soeharto diangkat menjadi pahlawan nasional. Ia menilai mantan presiden tersebut, selain punya kesalahan, juga memiliki kontribusi yang besar untuk negara.

Luhut mengatakan, meski dalam era reformasi Soeharto punya masalah, namun ia juga memiliki peran dalam memajukan Indonesia menjadi negara modern. Luhut mengatakan, Soeharto punya peran sejarah. "Nah, untuk pemberian pahlawan, saya kira tidak ada masalah, harus kita hargai," ujarnya, di kantornya, Jumat (20/5).

Luhut juga mengatakan, kalau masalah kesalahan, Soeharto sudah membayarnya dengan turun dari jabatan presiden. Luhut menilai Indonesia harus menjadi bangsa yang besar.

Seperti diberitakan sebelumnya, Munaslub Partai Golkar mendorong ketua umum terpilih memperjuangkan rencana pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Jenderal Besar TNI Purnawirawan Soeharto.

"Menginstruksikan kepada ketua umum DPP Golkar terpilih untuk memperjuangkan Jenderal Besar TNI Purnawirawan Soeharto sebagai pahlawan nasional," kata Ketua Sidang Munaslub Nurdin Halid dalam Sidang Paripurna, di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, pada 16 Mei lalu. Setelah mendapatkan persetujuan dari peserta munaslub, putusan ini dibacakan ulang oleh Sekretaris Sidang Munaslub Siti Aisah sebagai salah satu keputusan munaslub.

Sejauh ini, pemerintah sudah berencana menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada presiden kedua RI Soeharto, presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, dan mantan Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) Sarwo Edhie Wibowo. Menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, pengesahan gelar pahlawan nasional kepada tiga tokoh itu menunggu keputusan presiden (keppres).

Ikuti Whatsapp Channel Republika