REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Maskapai Lion Air melaporkan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Suprasetyo ke Bareskrim Polri atas penjatuhan dua sanksi yaitu pembekuan jasa pelayanan penumpang dan barang di sisi darat (ground handling) dan tidak diberikannya izin rute baru.
Direktur Umum Lion Air Edward Sirait dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/5), menyatakan keberatan atas sanksi tersebut karena sanksi yang dijatuhkan dinilai tidak logis. "Kami bertahan tidak menerima sanksi itu," katanya.
(Baca: Lion Air Ajukan Penundaan Penerbangan Selama Satu Bulan)
Edward menjelaskan tidak mungkin dalam jangka waktu lima hari harus mengganti manajemen dan karyawan ground handling karena dirasa sulit. "Tidak semudah itu dalam lima hari mencari orang yang bersertifikasi di bandara, mengganti karyawan dan ganti PT, saya yakin tidak ada yang sanggup," katanya.
Dia mengaku dirugikan oleh kedua sanksi tersebut baik secara materi maupun nonmateri. "Kalau dihitung materi, kerugian kita mencapai triliuan rupiah karena kita diragukan masyarakat dan investor," katanya.
Edward mengatakan banyak bank yang akan meminjamkan untuk pengembangan pembiayaan perusahaan mempertanyakan kelanjutan kerja sama bisnis tersebut karena terbentur permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini. "Begitu pula investor, mereka juga ragu terhadap kita, untuk itu kita ingin menguji apakah sanksi ini ada unsur kesewenangan," katanya.
Dia menyebutkan saat ini Lion Air mempekerjakan 27 ribu personel dan menerbangkan kurang lebih 700 penerbangan per hari dengan mengangkut 120 ribu penumpang per hari. "Pemberian sanksi ini bukan hanya berdampak pada manajemen perusahaan, tapi menyangkut orang banyak," katanya.
Untuk itu, dia melaporkan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub karena seluruh sanksi ditandatangani oleh yang bersangkutan. Edward juga mengaku telah menindak oknum-oknum internal yang terlibat pada aksi mogok pilot beberapa waktu lalu. "Saya lihat ini ada konspirasi," katanya.
Ditemui ditempat sama, Kuasa Hukum PT Lion Group Harris Arthur Hedar mengatakan pihaknya telah melaporkan Suprasetyo pada 16 Mei 2016 dengan nomor tanda bukti lapor TBL/367/V/2016/Bareskrim. Pelaporan tersebut dengan dugaan tindak pidana penyelahgunaan wewenang dan melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 421 dan 335 KUHP.
"Kami sudah dalam tahap pengaduan, nanti pengembangannya kita tunggu Bareskrim Polri, ini proses sedang berjalan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika