REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Universitas Gajah Mada (UGM) kembali melakukan kerjasama dalam upaya penanggulangan bencana tanah longsor. Kerjasama itu diwujudkan dengan pemasangan alat deteksi dini bencana lonsor early warning system (EWS) di 14 daerah rawan longsor di Indonesia.
Kerja sama ini merupakan kelanjutan program yang telah dijalankan pada tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya UGM dan BNPB telah menjalin kerja sama pemasangan sistem peringatan dini bencana longsor di enam kabupaten/kota dan 24 lokasi lainnya.
Adapun 14 EWS akan dipasang yaitu di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sikka, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Buru, Kota Ambon, Kota Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Bantaeng, serta Kota Manado.
Direktur Kesiapsiagaan BNPB Medi Herlianto menyampaikan, instansinya telah menyusun pengembangan sistem peringatan dini, termasuk bencana tanah longsor. Hal ini dilakukan mengingat kondisi Indonesia yang rentan terhadap berbagai bencana yang berpotensi menimbulkan korban jiwa serta kerugian material.
"Harapannya ke depan, pemasangan alat deteksi dini bisa terus dikembangkan atau ditambah di berbagai daerah yang rawan bencana longsor,” tuturnya, Kamis (19/5). Medi mengatakan, pemasangan alat deteksi dini memang belum bisa dilakukan di seluruh kawasan Indonesia. Namun demikian alat ini diprioritaskan dipasang di wilayah-wilayah yang rentan bencana.
"Pemasangan EWS dimulai dari daerah Indonesia Barat seperti Pulau Jawa dan Sumatera. Karena wilayah ini memiliki potensi tanah longsor yang besar,” jelasnya.
Sedangkan, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni UGM, Paripurna P Sugarda mengatakan, kerja sama ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. Terutama di daerah rawan longsor untuk mewujudkan desa tangguh bencana.
"Pemasangan EWS memang bernilai besar sehingga menuntut kemampuan untuk mengelola proyek, terutama terkait akuntabilitas pelaksanaan kegiatan ini,” tutur Sugarda. Ia berharap, nantinya kerja sama ini bisa terus ditingkatkan. Dengan demikian, risiko yang timbul akibat bencana tanah longsor bisa diminimalisir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika