REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan permasalahan di perbatasan masih cukup kompleks. Meski ia mengatakan beberapa sengketa batas wilayah dengan negeri lain sudah selesai. Namun, ia mengatakan penguatan di perbatasan masih harus dilakukan untuk bisa menjaga kedaulatan.
Ada beberapa masalah yang sampai saat ini masih menjadi prioritas pembenahan kata Tjahjo. Misalnya, masih ada 39 titik jalur tikus di Kepulauan Riau yang menjadi pintu masuk narkoba dan barang ilegal. Kata Tjahjo, ada sekitar 120 WNA yang bebas keluar masuk melalui perbatasan.
Tjahjo mengatakan selain masih banyak titik titik rawan yang menjadi pintu masuk illegal, hingga kini masih ada beberapa perbatasan yang masih bermasalah dengan negara tetangga. Hal ini mengakibatkan tak jarang dari warga sekitar yang memiliki identitas ganda, baik identitas Indonesia maupun Malaysia.
Masalah perbatasan antara sepanjang Kalimantan dengan Malaysia. Tjahjo mengatakan salah satu kendalanya adalah tapal batas yang masih menjadi perdebatan. "Satu langkah bisa langsung masuk ke Malaysia, langkah mundur ke Indonesia," ujar Tjahjo saat meresmikan gedung baru BNPP, Kamis (19/5).
Tjahjo mengatakan hal tersebut harus segera diselesaikan pada tahun depan. Sebab menurutnya, hal ini sesuai dengan tujuan pemerintah yang ingin menjaga kedaulatan bangsa. Ia mengatakan, salah satunya adalah dengan menugaskan kepada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) untuk menggarap komponen seperti membangun Gapura, membenahi tapal batas dan membangun tugu yang mencirikan Indonesia. Meski begitu, nantinya BNPP bertugas untuk mengkordinir seluruh rencana program pembangunan yang Kementerian Lembaga lakukan untuk membangun dan mengelola perbatasan.
Untuk menjaga perbatasan sendiri, Tjahjo mengatakan sudah berkordinasi dengan Panglima TNI untuk mengerahkan kekuatannya untuk membangun perbatasan. Salah satu tugas dari TNI adalah membuka jalan yang selama ini masih berupa hutan dan rawa. TNI nantinya selain bertugas berjaga di seputaran perbatasan, juga akan membangun pangkalan udara dan pelabuhan.
Tjahjo mengatakan, saat ini sendiri sudah ada pembangunan paralel yang dikerjakan oleh TNI di poros perbatasan sepanjang 400 kilometer. Selain itu, sudah ada 10 pangkalan udara ukuran sedang yang bisa memuat pesawat militer dan pesawat perintis. Selain itu, juga peremajaan 10 fasilitas pelabuhan.
"Akan ada penambahan Kodam di Moratai, Kodam di Sultra, Kodam di Kalbar dan di NTT. Ini target kita sehingga perbatasan harus dijaga dengan baik," ujar Tjahjo.