REPUBLIKA.CO.ID,MATARAM -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meminta Pemuda Tani Indonesia berpartisipasi dalam seluruh perencanaan pembangunan di pedesaan, terutama setelah adanya penyaluran dana desa.
"Kalau tidak terlibat dalam setiap perencanaan pembangunan desa, maka kondisi akan begini-begini saja," kata Direktur Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Sriharianto dalam acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Mataram, Rabu (18/5) malam.
Kegiatan itu juga dirangkai dengan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pemuda Tani Indonesia (PTI) Provinsi NTB periode 2015-2020.
Menurut Eko, pemerintah sudah hadir di tengah masyarakat desa karena nawacita pemerintahan saat ini adalah daerah pinggiran, yakni desa.
Kehadiran pemerintah diwujudkan dalam bentuk dana desa yang dalam tahun pertama penyaluran masing-masing desa rata-rata mendapatkan Rp500 juta.
"Dana desa akan terus bertambah setiap tahun, nanti pada 2017 rencananya masing-masing desa Rp1 miliar, kemudian tahun berikutnya bisa mencapai Rp1,5 miliar," ujarnya.
Dengan dana yang relatif besar, kata dia, pemerintah desa bisa memperbaiki atau membangun sarana dan prasarana di tahun pertama hingga tahun kedua, kemudian pada tahun-tahun berikutnya tidak menutup kemungkinan akan mengarah ke investasi.
Oleh sebab itu, partisipasi Pemuda Tani Indonesia diharapkan memberikan kritikan atau masukan yang membangun agar dana desa yang nilainya miliaran rupiah benar-benar terkelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
"Bangunlah kesepakatan untuk pembangunan desa, jadi Pemuda Tani Indonesia harus partisipatif, terutama untuk membangun pertanian di pedesaan," ujar Eko.
Hadir juga pada acara pelantikan tersebut Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Fadli Zon, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Tani Indonesia Ir Farry D.J. Francis, M.M.A., dan Anggota Komisi XI DPR RI H. Willgo Zainar, yang juga Ketua DPD HKTI Provinsi NTB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika