Rabu 18 May 2016 20:38 WIB

Pengamat: Golkar Harus Bisa Jadi Partai Mandiri

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto didampingi Sekjen Golkar Idrus Marhan menerima bendera Golkar dari Ketua Sidang Nurdin Halid usai Munaslub Partai Golongan Karya di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/5).(Republika/Yasin Habibi)
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto didampingi Sekjen Golkar Idrus Marhan menerima bendera Golkar dari Ketua Sidang Nurdin Halid usai Munaslub Partai Golongan Karya di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/5).(Republika/Yasin Habibi)

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pengamat politik dari Sumatera Barat, Asrinaldi menilai setelah terpilihnya ketua umum baru Golkar harus membangun diri menjadi partai modern.

"Golkar harus meninggalkan kebiasaan sebelumnya dan memiliki identitas tersendiri sebagai partai," katanya di Padang, Rabu (18/5).

Ia menyebutkan terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan Golkar untuk menjadi partai modern dan maju. Pertama Golkar harus semakin menegasikan suara kalangan bawah.

Dalam hal ini Golkar harus menghilangkan paradigma bahwa semua keputusan datang dari pusat. Sebaliknya mendengarkan aspirasi perwakilan yang ada di daerah.

"Kemudian setelah sukses menyatukan dua kubu saatnya memperkuat konstituen," ujarnya.

Menurutnya keberhasilan Musyawarah nasional lalu tentunya memunculkan harapan baru bagi kader untuk menjadikan Golkar partai yang maju.

Dalam hal ini, kesempatan pengurus baru menyatukan semua kader partai dan mengembalikan fungsi partai. Terutama dalam pergerakan dan penguatan di dewan legislatif.

"Terakhir menjadi partai yang mandiri dan tidak tergantung pemerintah," katanya lagi.

Artinya jelas tidak selalu mengharapkan dan mendekat atas nama berbagai program pemerintah dalam membangun partai. Menurutnya hal ini akan menjauhkan dari kegiatan korupsi yang sering terjadi di tubuh partai.

"Seyogyanya bukan hanya Golkar harus menjadi partai mandiri namun juga keseluruhan partai di Indonesia," ucapnya.

Sementara itu berkaitan dengan dukungan partai Golkar kepada pemerintah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan belum ada kepastian bahwa kader partai tersebut masuk kabinet kerja. Menurutnya semua keputusan ada di tangan presiden.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement