REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah tidak akan melupakan kasus 'papa minta saham', meski Partai Golkar yang kini dipimpin Setya Novanto telah menyatakan dukungan kepada pemerintah.

​"Yang terjadi di Golkar dan peristiwa itu adalah dua hal yang terpisah," ujarnya di ruang kerjanya, Selasa (17/5).

Pramono mengatakan bahwa pemerintah menghargai hasil Munaslub Partai Golkar yang mengukuhkan Setya sebagai ketua umum baru.

Pramono menyebut, Golkar adalah partai besar dengan sisem demokrasi yang baik. Karenanya, sejak awal pemerintah tak pernah ikut campur dalam proses pemilihan ketua umum baru di partai berlambang beringin tersebut.

Kasus 'papa minta saham' sendiri berawal saat Setya, yang saat itu menjabat sebagai ketua DPR RI, mencatut nama Presiden Jokowi dalam rencana perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Atas perbuatan tersebut, Setya disidang oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Sidang MKD memutuskan bahwa Setya melanggar etika seorang pimpinan DPR. Namun demikian, putusan itu tidak lantas membuat Setya terlempar dari parlemen. Pada akhirnya, Setya sendiri yang mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR.

Ikuti Whatsapp Channel Republika