REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginginkan adanya bus gratis yang mampu mengakomodir warga yang beraktifitas di Jakarta. Ia berharap wacana itu mampu memudahkan kehidupan warga.
Pria yang akrab disapa Ahok itu sudah menghapus kebijakan 3 in 1. Nantinya sebagai pengganti akan diterapkan sistem jalan berbayar atau ERP. Dengan aturan itu, pengguna kendaraan wajib membayar sejumlah uang mulai dari 20 ribu rupiah hingga 100 ribu rupiah untuk melewati jalan protokol di DKI.
Ahok menjelaskan dana ERP akan dialokasikan untuk perbaikan transportasi Ibu Kota. Bahkan Ahok pun akan mengakomodir warga dari kota penyangga yang beraktifitas di Ibu Kota.
"Ada ERP, untuk apa? untuk subsidi silang. Karena harapan kami, orang masuk Jakarta itu dari pinggiran, dengan harga terjangkau sampai tidak bayar sebetulnya. Nah sekarang kota udah mulai Depok, Bekasi, Tangerang, masuk harga tiketnya sama. Ini kita lagi kaji Bogor," katanya kepada wartawan, Senin (16/5).
Ahok menyebut tak masalah jika harus membayarkan Public Service Obligation (PSO) atau subsidi sebesar lima triliun di bidang transportasi. Ia berharap agar alokasi dana besar itu sebanding dengan fasilitas transportasi umum yang diperoleh warga.
Bahkan ia ingin menggratiskan bus Transjakarta. Dengan begitu, ia merasa sudah mampu membantu kehidupan warga. "Kalau ada ERP pemasukan cukup baik, saya ingin bis itu tidak bayar. Nah kan kita udah jalankan bis yang tidak bayar. Tapi tidak seluruh Jakarta. Nanti kalau sudah ERP cukup, operasinya bagus, seluruh tengah kota ini enggak ada yang bayar lagi naik bis. Ini akan memudahkan orang hidup enak di Jakarta," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
