REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI, M.Taufik mengaku kaget mendengar kabar pemerintah provinsi DKI menggunakan dana perusahaan swasta untuk melakukan penggusuran.
Politisi asal partai Gerindra itu mengatakan, sempat memperoleh kabar digunakannya dana pihak swasta dalam penggusuran Kalijodo. Ia merasa aneh jika terbukti benar bahwa tambahan kontribusi untuk proyek reklamasi malah sudah digunakan terlebih dahulu.
"Saya dapat data dari media, katanya itu tambahan kontribusi sudah diambil lebih dahulu," katanya kepada wartawan, Kamis (12/5).
Lebih lanjut, ia merasa DPRD tak diinformasikan perihal dana swasta dalam penggusuran. Ia berharap pemprov mampu kooperatif dan transparan. "Kita baru tahu sekarang (dari media), kaget kan," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan, personel TNI dan Polri yang ikut melaksanakan penggusuran kawasan-kawasan Jakarta memperoleh uang bantuan. Uang itu berasal dari anggaran Pemprov DKI atau dari perusahaan swasta.
Ahok mengakui adanya dana mengalir ke personel TNI dan Polri jika ikut proses penggusuran. Jika menggunakan APBD, ia menyebut setiap personel memperoleh 250 ribu rupiah. Ditambah lagi uang makan setiap personel sebesar 38 ribu rupiah.
"Ada yang dari kita, ada yang mungkin mereka (perusahaan swasta) keluarkan. Transfer ke yang bersangkutan. Uang makan juga transfer ke kesatuan mereka," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika