REPUBLIKA.CO.ID,LEBAK -- Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan proyek nasional Waduk Karian yang akan menenggelamkan 12 desa di empat kecamatan itu dapat memasok air baku (air minum) untuk masyarakat DKI Jakarta, Bogor, dan Banten.
"Kita sangat mendukung proyek pembangunan nasional itu," kata Iti di Lebak, Kamis (12/5).
Selama ini, pembangunan Waduk Karian yang melibatkan kontraktor Korea Selatan sedang direalisasikan pekerjaannya. Pembangunan Waduk Karian yang menelan biaya senilai Rp 1,07 triliun yang didanai dari pinjaman Korea Selatan sebesar 100 juta dolar AS dan dilaksanakan secara bertahap. Namun, pembangunan tahap pertama mengutamakan lokasi yang dijadikan daerah hulu Bendungan berlokasi di Desa Pasir Tanjung Kecamatan Rangkasbitung. "Kami berharap pembangunan Waduk Karian itu berjalan lancar dan tahun 2019 bisa digenangi," katanya.
Menurut dia, saat ini pembebasan lahan baru sekitar 44 persen dari target seluas 2.170 hektare sehingga bisa terkendala jika tidak segera dibebaskan lahan tersebut. Pemerintah daerah terus menyosialisasikan agar pembebasan lahan pembangunan waduk itu bisa secepatnya tuntas hingga 100 persen. Sebab, pembangunan waduk itu cukup vital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pendapatan asli daerah (PAD).
Selain untuk mengantisipasi bencana banjir di wilayah hilir Provinsi Banten, termasuk jalan tol Merak-Jakarta juga dapat menunjang indeks penanaman (IP) pertanian pangan dan membudidayakan ikan darat.
"Kami berharap megaproyek itu berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.
Ia mengatakan, pembangunan Waduk Karian bisa memasok air baku untuk masyarakat DKI Jakarta, Bogor, dan Banten sekitarnya. Pembangunan waduk itu akan menampung 209 juta meter kubik air dan menggenangi lahan seluas 1.740 hektare dengan luas keseluruhan 2.170 hektare.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, Direktorat Jenderal SDA, A Hanan Akhmad mengatakan lahan untuk pembangunan bendungan tersebut berada di 12 desa dari empat kecamatan dengan luas 2.170 hektare. Lahan tersebut adalah lahan milik masyarakat yang berada di bawah pengelolaan Kementerian LHK. "Kami berharap secepatnya lahan itu bisa segera dibebaskan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
