REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo disarankan berhati-hati terhadap manuver yang ada di sekitar lingkungan Istana, termasuk dalam hal dukungan ke salah satu calon ketua umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan disebut-sebut mendorong Golkar masuk ke dalam kabinet Jokowi-JK.

Koordinator Koalisi Relawan Jokowi-JK, Amirullah Hidayat, mengatakan Luhut secara terang-terangan menunjukkan dukungan terhadap politikus Golkar yang juga mantan Ketua DPR Setya Novanto untuk menjadi Ketum Golkar. Padahal Novanto pernah terbelit kasus 'papa minta saham' dalam kasus Freeport.

"Ini cuma manuver Luhut, dia sekarang ini tidak punya partai yang dia bisa kendalikan. Dia ingin Golkar masuk jajaran pemerintahan agar bisa mewujudkan tujuan politik pribadinya," ujar Amirullah dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, semalam (11/5).

Namun Amirullah yakin Jokowi tidak mungkin mendukung Novanto yang memiliki rekam jejak kurang baik di mata masyarakat. Menurut dia, dukungan Novanto oleh Luhut terkait dengan ambisi ekonomi politik pribadi. "Luhut menggunakan Setya Novanto untuk ambisinya itu. Setya dipandang bisa dipegang karena paling banyak kelemahannya,” ujarnya.

Koalisi Relawan Jokowi-JK jelas menolak Golkar masuk pemerintahan jika ketua umumnya orang bermasalah seperti Novanto. Pasalnya, kata dia, apabila Golkar dipimpin Novanto masuk ke pemerintahan maka akan menjadi beban Jokowi dan bahkan berpotensi merusak. "Fokusnya bukan lagi untuk rakyat tapi sudah yang lain,” kata Amirullah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika