REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah diminta menjaga stabilitas harga pangan dan produk pangan olahan dengan kebijakan yang komprehensif.
Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antarlembaga Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), Rachmat Hidayat di Jakarta, Rabu, mengatakan, stabilitas harga dibutuhkan guna menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen dan nilai inflasi.
"Pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan bahan baku produk pangan olahan ini, seperti jagung, kedelai dan lain sebagainya. Jangan sampai pengusaha kesulitan mendapatkan bahan baku dan harganya mahal. Kemudian keadaan itu mengancam produksi dan terpaksa menaikkan harga," katanya.
Rachmat menjelaskan, ada tiga faktor yang mempengaruhi harga produk pangan olahan, yakni ketersediaan bahan baku, harga yang kompetitif dan kualitas yang baik.Namun, kestabilan harga produk pangan olahan juga ditentukan oleh bahan bakunya.
Ia menuturkan, terkait kebijakan pangan, termasuk urusan impor, pemerintah diminta melakukan telaah menyeluruh dan komprehensif.?
Rachmat menilai, dalam kebijakan pembatasan impor, misalnya, akan ada dampak yang besar pada bahan baku pangan olahan.
Ia juga memahami upaya pemerintah untuk menstabilkan harga dengan membebankan impor hanya kepada Bulog dilakukan dengan berbagai pertimbangan.
"Tapi dengan monopoli impor, ada hal yang mungkin tidak baik terjadi. Saya setuju saja apabila kedelai tersedia dan harganya kompetitif," katanya.
Bagi pengusaha, kata Rachmat, pihaknya tidak mempermasalahkan pihak yang mengimpor. Akan tetapi, dia menekankan pentingnya kelangsungan hidup industri makanan dan minuman yang ditentukan dari pasokan bahan baku yang tersedia dengan harga kompetitif dan punya kualitas.
Menurut dia, kekhawatiran pengusaha akan ancaman kekurangan bahan baku sangat berdasar. Selama ini produksi kedelai belum mampu memenuhi kebutuhan yang ada.
"Hukum ekonomi berlaku, permintaan tinggi dan tidak ada pasokan. Maka, harga naik luar biasanya. Dampak besarnya bagi pengusaha biaya produksi semakin tinggi, itulah yang disebut biaya melakukan kebijakan perdagangan harus ditimbang sesuai tingkat manfaatnya," katanya.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) M Maulana mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga menjelang bulan Ramadhan.
Menurut dia, tanda-tanda kenaikan harga sudah terlihat untuk beberapa komoditas seperti bawang, cabai, beras bahkan daging.
"Jangan sampai ada kenaikan lagi pada komoditas lain. Jika kenaikan hanya berkisar 20 persen masih wajar. Namun jika lebih dari itu, harus segera diamankan," katanya.?
Untuk menstabilkan harga, Maulana juga meminta pemerintah memperbaiki data. Menurut dia, data yang ada tidak menampilkan kenyataan bahwa produksi pangan masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Akibatnya, pemerintah kerap terlambat mengambil kebijakan terkait impor.
"Kalau kurang banyak harus diantisipasi. Misalkan, sudah tahu permintaan banyak di puasa, kalau mau tiga bulan jelang puasa lakukan impor. Jadi jauh-jauh hari, jangan mendadak. Kalau mendadak, pasti diberi harga mahal oleh negara lain," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
