REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi, memberikan penilaiannya terkait persoalan rangkap jabatan yang mengemuka jelang Munaslub Golkar. Ia mengatakan rangkap jabatan antara ketua umum Partai Golkar dan pimpinan lembaga negara bukanlah hal terlarang.

Ari mengatakan, Golkar sebenarnya punya sejarah panjang ketika memiliki ketua umum yang merangkap sebagai pimpinan lembaga negara. Misalnya, Wahono dan Harmoko yang menjadi ketua MPR/DPR sekaligus memimpin Golkar di era Orde Baru.

Bahkan, pascareformasi ada Akbar Tanjung yang merangkap jabatan ketua DPR dengan ketua umum Golkar. Kini, isu tersebut sedang dikaitkan dengan sosok Ade Komarudin yang sekarang menjabat sebagai pimpinan DPR.

"Sejarah mencatat Golkar telah sukses menempatkan Wahono, Harmoko dan Akbar Tandjung sebagai ketua DPR takkala mereka tengah menduduki jabatan sebagai ketua umum Golkar," kata Ari, Rabu (11/5).

Namun demikian dosen program S1 dan S2 UI ini mengingatkan sebenarnya ada hal lebih penting yang harusnya dipikirkan oleh Golkar menjelang munaslub ini. Ia juga mengakui tantangan yang kini dihadapi Golkar berbeda dibandingkan era-era sebelumnya. Tapi ia mengingatkan tentang raihan suara Golkar terus turun setelah sempat menjadi jawara pada Pemilu 2004.

Menurutnya, kondisi itu merupakan pertanda tentang pentingnya Golkar memiliki figur ketua umum yang tidak bermasalah dan serius mengurus partai. ''Ingat, raihan suara Golkar yang terus merosot dari pemilu ke pemilu. Tentunya hal ini harus menjadi alarm kebangkitan bagi Golkar," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika