REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengajak Slank untuk konser di perbatasan. Promotor Konser Indonesia Perbatasan Anas mengatakan, konser Slank di perbatasan Indonesia yakni di Singkawang dan Atambua merupakan ide dari Menteri Desa Marwan Jafar.
"Ide awal Konser Indonesia Perbatasan ini berasal dari Bapak Marwan. Perbatasan harus dibangun dan diperhitungkan makanya kami menyelenggarakan konser Slank di perbatasan," katanya, Selasa, (1/5).
Apalagi Slank punya basis massa yang besar terutama di pulau-pulau terluar di Indonesia. Konser Slank di perbatasan ini disponsori oleh Telkom selain itu juga didukung penuh oleh Kementerian Desa.
Konser di Singkawang dilaksanakan pada 15 Mei. Sedangkan konser di Atambua dilaksanakan pada 31 Mei. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, dalam membangun perbatasan tidak hanya pembangunan fisik. Namun juga harus dilakukan pembangunan non fisik.
"Pembangunan non fisik di daerah perbatasan bisa dilakukan dengan penyelenggaraan konser Slank di perbatasan. Melalui konser tersebut Slank bisa menyampaikan pesan-pesan moral kepada warga di perbatasan seperti untuk lebih mencintai NKRI dan menumbuhkan rasa cinta serta nasionalisme Indonesia di Singkawang dan Atambua," katanya.
Konser Slank di perbatasan seperti Singkawang dan Atambua merupakan upaya mendekatkan diri secara sosiokultural kepada masyarakat di sana. Menurutnya, Slank memiliki kekuatan untuk mempengaruhi massa.
"Slank bisa meminta anak-anak muda di sana untuk menjauhi narkoba, tak jadi TKI ilegal, dan menjauhi kegiatan terorisme. Sebab lalu lintas narkoba, TKI ilegal, terorisme itu seringkali dilakukan lewat perbatasan," ujar Marwan.
Slank bisa menyampaikan semua pesan itu kepada warga di perbatasan. Sebab Slank punya basis massa di sana.
"Indonesia kita bangun dengan musik dan kebudayaan. Daerah perbatasan tak boleh lagi jadi daerah belakang namun harus jadi beranda di Indonesia," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika