REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mendorong Nahdlatul Ulama turut berpartisipasi sebagai juru damai atas berbagai konflik yang terjadi di sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.

"Selama ini, yang menjadi juru damai konflik Israel dan Palestina hanya Amerika Serikat. Saya lihat, Indonesia bisa menjadi pendamai konflik internasional. Kita harus mengambil peran strategis ini. Dukungan para kiai dan ulama Nahdlatul Ulama sangat penting untuk agenda itu," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukham) Luhut Binsar Panjaitan, Senin (9/5).

Berbicara dalam forum "International Summit of the Islamic Moderate Leaders" (ISOMIL), dia mengamati konflik di Timteng terjadi karena kegagalan semua pihak dalam mempertemukan agama dan negara.

"Pada titik inilah, Nahdlatul Ulama harus bisa menjadi penengah untuk mencari solusi perdamaian di dunia, khususnya Timteng," kata Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid itu.

ISOMIL diselenggarakan atas prakarsa PBNU untuk mencari solusi bersama atas konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia.Luhut yang hadir bersama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso dalam pertemuan yang dihadiri para ulama, pemimpin politik, dan akademisi dari 40 negara itu menyampaikan strategi pemerintah Indonesia untuk menghadapi radikalisme dan kekerasan di dalam negeri.

Sebelumnya Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, menyatakan bahwa organisasinya diminta pemerintah untuk mengekspor konsep Islam Nusantara yang mengedepankan perdamaian, kesantunan, dan menghargai kebudayaan.

"Para kiai telah memberi teladan berupa titik temu antara konsep Islam dan kebangsaan, antara agama dan negara. Hadratus Syaikh Hasyim Asy?ari (pendiri NU) telah menegaskan pentingnya menjaga titik temu agama dan negara. Sudah saatnya kita mengeskspor gagasan Islam Nusantara ke level internasional," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika