REPUBLIKA.CO.ID, JIMBARAN -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta agar dana desa digunakan dengan tepat. Ada tiga hal yang menjadi skala prioritas desa.
"Dana desa jangan dipakai untuk beli kendaraan dinas maupun perbaikan kantor desa," kata Marwan saat menjadi narasumber dalam Seminar Bhakti Desa II, di Kampus Universitas Udayana di Jimbaran, Badung, Rabu (4/5).
Ia mengemukakan tiga hal penting yang harus menjadi skala prioritas penggunaan dana desa adalah untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan sarana prasarana kesehatan, pendidikan, dan pengembangan kapasitas ekonomi lokal.
Dia menegaskan terkait dengan pembangunan infrastuktur haruslah yang padat karya dengan melibatkan para pekerja dari desa yang bersangkutan dan menggunakan sumber daya alam yang tersedia di sana, sedangkan untuk pengembangan sarana kesehatan dan pendidikan dapat digunakan untuk kegiatan posyandu, poliklinik desa dan juga pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD).
Sementara untuk pengembangan apasitas ekonomi lokal seperti untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), koperasi desa maupun pengembangan sektor perkebunan, peternakan serta pertanian. Marwan menyampaikan bahwa desa menyimpan potensi ynag sangat besar untuk dikembangkan, mengingat 52 persen penduduk Indonesia tinggal di desa dan 52,9 persen di antaranya merupakan penduduk usia produktif/penduduk angkatan kerja.
Dia mengingatkan para kepala desa bahwa pembangunan di desa harus dilakukan secara terencana yaitu berdasarkan analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi (kekuatan dan peluang) dan permasalahan (kelemahan dan hambatan) yang dihadapi desa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
