REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 Mahfud MD memberikan dukungannya terhadap pelaksanaan program Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa yang diinisiasi Akbar Tandjung Institute.
"Saya lihat sekolah ini sangat penting untuk menekan tantangan kita sekarang, yaitu proxy war yang memecah sebuah negara dari dalam," ujar Mahfud saat ditemui dalam acara peluncuran program tersebut di Jakarta, Selasa (3/5).
Dia menilai, upaya pemecahan tersebut kerap dilakukan dengan mengangkat isu-isu primordial seperti masalah ras, agama, suku, pandangan atau ideologi politik, hingga pengedaran Narkoba.
Berdasarkan penilaian Mahfud, saat ini generasi muda di Indonesia mulai terancam dengan potensi proxy war seperti yang dia maksudkan sebelumnya.
"Sekolah ini mengingatkan kita, bahwa negara kita ini harus selamat karena negara ini milik kita bersama, milik generasi muda. Hanya mereka sendiri yang bisa menyelamatkan sebagai bentuk tanggung jawab keberadaannya di negeri ini," katanya.
Dia berharap, program sekolah kepemimpinan politik tersebut bisa membangun kesadaran generasi muda mengenai pentingnya menjaga stabilitas bangsa.
"Tentu saya sangat senang (dengan pelaksanaan program tersebut) dan harus kita dukung dan sebarluaskan informasi ini agar sekolah ini sukses," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Akbar Tandjung menjelaskan program tersebut didesain untuk menyalurkan ilmu-ilmu politik dari para senior kepada para kader yang lebih muda agar bisa berkontribusi pada kondisi politik yang damai di Indonesia.
"Harapan saya melalui program ini bisa tercipta penerus Kelompok Cipayung yang bisa mengisi strata kepemimpinan dan membangun masyarakat lebih baik," katanya.
Program Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa tersebut direncanakan berlangsung selama dua bulan dengan empat kali pertemuan tiap bulannya. Dalam program yang berlangsung di Akbar Tandjung Institute, Pancoran itu, akan diisi materi mulai dari etika politik, politik dan hukum, komunikasi politik, sistem partai politik, sistem Pemilu, hingga Pancasila dan wawasan kebangsaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika