REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) mengakui pelayanan di lingkungan lalu lintas memang buruk. Menurut Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, hal ini akibat dari terlalu banyaknya kepentingan yang bermain.
“Mulai dari kepentingan tingkat tinggi dalam proyek pengadaan hingga kepentingan tingkat bawah, yakni percalonan,” ungkap Neta dalam siaran persnya, Ahad (1/5). Jika berbagai kepentingan ini masih nampak, dia menilai, ini jelas sulit mewujudkan pelayanan lalu lintas Polri yang ideal.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, pelayanan SIM, STNK, BPKB dan TNKB masih buruk. Untuk itu, IPW berpendapat, presiden perlu mengeluarkan kebijakan agar SIM, STNK, BPKB, dan TNKB masa berlakunya seumur hidup.
Menurut dia, cara ini dianggap bisa memangkas aksi percaloan. Hal ini berarti proses pengurusan atau pembayaran pajak harus dilakukan lewat bank, semisal ATM nantinya.
Dengan diterapkannya masa berlaku seumur hidup, Neta menyatakan, proyek penggadaannya tidak lagi menarik perhatian untuk dipatgulipat mafia proyek. Neta menjelaskan, selama ini proyek pengadaan untuk SIM, STNK, BPKB dan TNKB nilainya lebih dari Rp 1,3 triliun setiap tahunnya. Karena itu, hal ini selalu menjadi inceran mafia proyek.
Jika SIM, STNK, BPKB, dan TNKB diperpanjang dalam periode tertentu, Neta berpendapat, aksi percaloan akan marak. Oknum-oknum tertentu cenderung memperlambat proses pengurusan agar masyarakat mengeluarkan dana ekstra untuk calo atau pungli.
Menurut Neta, terdapat banyak negara yang masa berlaku SIM dan sebagainya seumur hidup. Pengawasannya diperketat dan hukuman bagi pelanggarnya pun sangat tegas.
“Buruknya pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan TNKB tidak hanya membuat Presiden kesal, tapi juga kerap membuat citra Polri kian rusak,” kata Neta.
Atas kondisi itu, Neta meminta presiden untuk segera mendorong perbaikan yang signifikan dalam pelayanan yang dilakukan Polri ini. Apalagi saat ini pimpinan jajaran Korlantas dari pusat hingga daerah, terutama di lingkungan Polda Metro Jaya sudah diduduki pejabat baru.
“Jika mereka tidak mampu membawa perubahan yang diinginkan Presiden, sebaiknya segera dicopot dan diganti dengan pejabat yang berkomitmen tinggi,” ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
