REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah belum bisa memutuskan nasib proyek Hambalang. Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/5), pemerintah memperpanjang waktu pengkajian proyek Hambalang hingga pertengahan 2017.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proyek Hambalang. Sebab, ada begitu banyak syarat yang disampaikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta para pakar apabila ingin melanjutkan pembangunan proyek Hambalang.
"Karena syaratnya masih panjang, Presiden meminta evaluasi menyeluruh. Tapi, April 2017 sudah harus final," kata Pramono menyampaikan hasil rapat terbatas mengenai proyek Hambalang di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/5).
Pramono melanjutkan, salah satu hal yang perlu dikaji adalah mengenai desain ulang proyek Hambalang. Pramono menjelaskan, ada beberapa bangunan yang izin mendirikan bangunan (IMB) sebenarnya hanya tiga lantai, namun pada kenyataannya sudah dibangun enam lantai.
"Kajiannya juga termasuk apakah nantinya peruntukannya tetap untuk wisma atlet dan sarana olahraga atau untuk hal lainnya," ucapnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljomo mengatakan, pihaknya menggandeng banyak pakar dari berbagai universitas ternama di Indonesia untuk melakukan kajian.
Kata Basuki, proyek Hambalang sebenarnya bisa dilanjutkan pembangunannya asalkan ada aspek-aspek yang dibereskan. Ia menjelaskan, aspek yang sedang dikaji gerakan tanah, pondasi bangunan, hingga tata airnya.
"Mungkin, nanti ada bangunan yang misalnya 11 lantai, dipotong menjadi delapan lantai saja agar sesuai dengan daya dukungnya," kata Basuki.
Basuki menamahkan, perpanjangan waktu pengkajian proyek Hambalang dinilai tepat karena pemerintah pun sebenarnya belum menyediakan anggaran pembangunan proyek Hambalang pada tahun ini.
"Jadi, sambil melakukan kajian, juga sambil menunggu anggaran pada 2017 nanti," ujarnya.