REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rumah Susun (Rusun) Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara sebagai tempat relokasi warga korban penggusuran paksa di Jakarta Utara tidak selaik yang gemborkan Pemerintah DKI Jakarta. Di Rusun itu, kebocoran kerap terjadi dan tidak pernah diperbaiki hingga tuntas.
Seorang warga Rusun Kapuk Muara di Blok G, berinisial S mengatakan, rusun tiga kali pernah diperbaiki sejak tahun 2007, namun kebocoran tetap terjadi di mana-mana. "Sampai hari ini kebocoran tetap ada, karena sumber kebocoran air kotor sanitasi (bekas cucian dan sebagainya) tidak pernah diperbaiki," kata S yang sudah tinggal di rusun Kapuk Muara sejak tahun 2007, Kamis (28/4).
Selain itu, rusun Kapuk Muara juga tidak pernah menyediakan air bersih. Meskipun sebagian besar sudah ada yang menggunakan air tanah, namun penghuninya tetap harus membayar Rp 5 ribu per bulannya. Namun, untuk mereka yang tidak memiliki air tanah harus membeli air perkubiknya dengan harga Rp 7.000 dari swasta.
"Belum lagi biaya parkir yang perbulannya harus menghabiskan Rp 20 ribu," kata dia.
Kemudian terkait dengan pencarian nafkah warga yang sangat sulit. Warga yang sebelumnya biasa dagang, ketika sampai di Rusun Kapuk Muara tidak bisa dagang lagi. Dagangannya tidak laku.
Hal tersebut dinilai karena daya beli masyarakat rendah. Sehingga tidak sedikit korban pembongkaran rumah yang tinggal di sini menjual unit rusun mereka.
Pantauan Republika.co.id, kondisi kebocoran di unit rusun memang terlihat jelas. Rusun yang bocor tidak diperbaiki dengan benar sehingga tak menyelesaikan masalah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
