REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jajaran Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar menggelar rapat pleno, di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (28/4) pagi, untuk membahas penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa, termasuk wacana pemberlakuan iuran bagi seluruh calon ketua umum.
Dalam rapat ini DPP Golkar mengundang seluruh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana untuk mendengarkan penjelasan persiapan pelaksanaan munaslub.
"Agenda pleno ini menetapkan tanggal pelaksanaan munaslub karena kemarin sempat berubah-ubah, kemudian akan disepakati tanggal 23 Mei 2016 di Bali. Iuran juga nanti dibahas dalam rapat pleno ini, tapi itu sudah tidak menjadi hal yang trending topic," Ketua Steering Committee (SC) Munaslub Golkar Nurdin Halid, Kamis (28/4).
(Baca juga: ARB: Sudah Ada 19 Calon Ketua Umum Golkar)
Nurdin mengatakan persoalan iuran sejatinya sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, yang menyebutkan sumber pendanaan partai antara lain melalui sumbangan atau iuran kader hingga bantuan negara. Dia menilai masalah iuran sudah tidak penting diulas lagi sebab banyak hal lebih substansial untuk diangkat dalam munaslub seperti peran Golkar.
Dia menyampaikan sejauh ini seluruh persiapan Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Munaslub Golkar sudah selesai 90 persen. Jika keputusan bisa disahkan maka tinggal melaksanakan munaslub saja.