Rabu 27 Apr 2016 05:48 WIB
Kontroversi Ahok

Komunikasi Ahok yang 'Selalu Menyalahkan' Bisa Memecah Belah Masyarakat

Rep: Amri Amrullah/ Red: Teguh Firmansyah
 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (Republika/Yasin Habibi)
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (Republika/Yasin Habibi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cara komunikasi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang selalu menyalahkan memicu kontroversi. Sebab pola komunikasi Ahok yang mendapat dibenarkan para pendukungnya ini, bisa mendistorsi publik dengan asumsi-asumsi yang belum tentu benar secara hukum.

Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi mengatakan komunikasi politik yang sedang dibangun Ahok, ingin memposisikan dua hal pertama menjadi bad guy atau good guy.

Mereka yang kurang sependapat dengan cara Ahok akan dianggap salah. "Model pertama ia dan pendukungnya menghabisi orang yang ia anggap salah, walaupun belum terbukti secara hukum," kata dia kepada Republika.co.id, Selasa (26/4).

Cara kedua, lanjutnya, yakni dengan membangun rasa tidak puas ke masyarakat dengan apa yang dilakukan ke lawan politiknya. Walaupun beberapa fakta hal itu juga berbalik kepadanya ketika kasus reklamasi.

 

"Cara ini bukanlah hal yang baru dan sesuatu yang luar biasa. Tinggal bagaimana publik melihatnya," ujar dia. Kalau publik melihatnya melihatnya sebatas atas kerja-kerja tata kelola kota jakarta. Cara pendang ini jadi sangat pragmatis dan memposisikan Ahok sebagai idola.

Namun untuk jangka panjang, menurut dia, gaya komunikasi seperti ini akan menghasilkan distrosi publik. Distorsi publik yang dimaksud, pertama memecah belah sesama masyarakat. Kedua membangun kebencian publik terhadap etnik tertentu, dan ketiga ini yang bahaya mendelegitimasi lembaga-lembaga negara.

"Silahkan publik melihat contohnya ketika kredibilitas wali kota jakarta utara dan ketua BPK dijatuhkan karena dianggap tidak sejalan dengannya," kata dia. Itu semua mendelegitimasi lembaga negara, karena mengenyampingkan kerja kerja lembaga negara.

 

Hal yang sama ia lakukan kepada wali kota Jakarta utara. Ia menjatuhkan kredibilitas walikota. Walaupun persoalan bukan pada personalnya, namun tetapi pada jabatannya. Hal yang sama ia lakukan kepada pimpinan BPK yang akhirnya membuat ketidakpercayaan publik terhadap BPK.

Baca juga, Ini Daftar Mereka yang Ribut dengan Ahok dalam Satu Bulan Terakhir.

 

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement