REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat pimpinan DPR dalam membahas kelanjutan nasib Fahri Hamzah pascadipecat PKS tidak membuahkan hasil. Sebab, rapat tersebut hanya memutuskan untuk mengkaji lebih dulu persoalan Fahri.
''Dulu sudah ada sebenarnya untuk tidak meneruskan karena proses hukum. Dalam rapat itu saya lebih banyak diam. Karena tema rapat banyak. Salah satunya tentang beberapa orang (PKS), dikaji saja dulu,'' kata Fahri, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/4).
Menurutnya, keputusan untuk mengkaji terlebih dahulu disepakati semua pimpinan dan tidak ada perbedaan pendapat. Meski dirinya sudah punya kajian, tapi tidak boleh bersikeras mempertahankan argumentasinya.
"Ini kan gak semuanya paham, mungkin karena Sohibul terlalu pinter. Saya ini masih kader PKS. Saya minta tolong untuk memahami konstitusi dan UU. Jangan dianggap kader di dalam parpol seperti hak milik. Kalau dibuat tidak balik lagi,'' ujarnya.
Ia menjelaskan, UU Parpol dibuat dalam lanskap konstitusi baru. Jadi memiliki proteksi terhadap hak asasi orang termasuk dirinya. Apalagi, Majelis Tahkim yang dipimpin Hidayat Nur Wahid belum mendapatkan izin dari Kemenkumham, namun sudah merampas haknya sebagai kader partai. ''Ini yang tidak dipahami. Bikin lembaga legislatif tapi dirangkap eksekutif,'' jelasnya.
Ia mengritisi pernyataan Presiden PKS Sohibul Iman yang menyatakan Parpol tidak harus demokratis. Karena bagaimana mungkin Parpol yang merupakan pilar demokrasi tapi tidak demokrasi. Sohibul juga dinilai mengatakan Partai tidak harus berlaku adil. ''Ini proses belajar. Saya mengimbau pimpinan PKS untuk belajar, apa yang diperlakukan semena-mena adalah manusia yang bisa membuat kesalahan,'' ucapnya.
Baca juga, Ini Penjelasan Presiden PKS Soal Kabar Pemecatan Fahri Hamzah.
Karena menurutnya, itulah esensi dari partai politik. Tapi kalau terus menerus membuat narasi kalau partai tidak boleh salah, itu merupakan kesalahan cara berpikir. ''Saya harus koreksi sebagai kader. Sebab tidak seperti ini maksud partai ini dibuat. Mari kita dialog dan berdiskusi melalui pengadilan, sehingga menemukan keadilan yang bagi masyarakat,'' ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika