REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus mengevaluasi terhadap keefektifan dari gerakan plastik berbayar yang diberlakukan pada seluruh retail yang ada di Kota Depok.
Dua bulan sudah plastik berbayar diterapkan, sejak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengeluarkan surat edaran nomor S.71/MENLHK/2015 perihal langkah-langkah pengelolaan sampah mulai 21 Februari 2016. ''Kami sudah survei ke enam tempat, di antaranya Hypermart Detos, Giant Margocity, Tip Top, Indomaret, Alfamart dan Carrefour ITC, hasilnya sangat baik," ujar Kepala Sub Bidang Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Penataan Hukum Lingkungan BLH, Indra Kusuma, di Balaikota Depok, Rabu (20/4).
"Mereka justru antusias dengan adanya gerakan ini dan berinisiatif untuk membawa kantong belanjaan sendiri."
Tetapi, BLH Pemkot Depok tidak menampik adanya warga yang keberatan dengan gerakan plastik berbayar ini, meskipun jumlahnya tidak terlalu signifikan. ''Hanya sekitar lima persen warga yang keberatan. Tapi ini tidak menjadi kendala berarti. Kami optimis gerakan ini akan membawa perubahan besar untuk bumi,'' ucap Indra.
Ia berkata, saat ini fokus evaluasi masih di pusat perbelanjaan di sekitar Jalan Margonda Depok. Untuk evaluasi selanjutnya akan mengarah ke wilayah lainnya, seperti Beji, Pancoran Mas, Cinere dan Tapos.
Pemerintah mewajibkan masyarakat yang berbelanja membayar Rp 200 per kantong plastik. Kebijakan tersebut diujicobakan di 23 kota seluruh Indonesia selama kurun waktu tiga bulan. ''Kami pikir gerakan ini cukup berhasil membangun kesadaran masyarakat untuk cinta lingkungan,'' ujar Indra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika