REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo akan memberlakukan moratorium pemberian izin baru lahan kelapa sawit dan tambang. Rencana penerapan moratorium ini sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan.

‎"Siapkan moratorium kelapa sawit, siapkan  moratorium wilayah-wilayah pertambangan," kata Joko Widodo saat menghadiri acara Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Rangka Hari Hutan Internasional, di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Kamis (14/11), berdasarkan siaran pers Tim Komunikasi Presiden.

Menurut Jokowi, lahan kelapa sawit yang ada saat ini sudah cukup dan dapat ditingkatkan lagi kapasitas produksinya dengan memaksimalkan potensi yang ada. "Lahan yang sekarang sudah ada asal bibitnya itu betul, bibitnya benar, sudah mungkin produksi bisa lebih dari dua kali, ini kalau bisa dikerjakan itu bisa naik," ujar Jokowi.

Demikian halnya dengan lahan tambang. Kata Jokowi, pemerintah  tidak akan memberikan izin kepada perusahaan tambang untuk membuka lahan untuk perluasan wilayahnya.

"Jangan sampai terjadi lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi, sudah tidak ada seperti itu, tidak ada. Tata ruangnya untuk tambang sudah, kalau tidak ya tidak usah," ucapnya.

Jokowi mengatakan, Indonesia harus terus meningkatkan upaya kelestarian lingkungan. Apalagi, Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan sebagai paru-paru dunia. Untuk itu, Presiden mengingatkan pentingnya untuk menjaga kelestarian alam.

Baca juga: Jokowi Minta Menteri Siapkan Morotarium Sawit dan Tambang

Ikuti Whatsapp Channel Republika