REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang masih membahas reshuffle (perombakan kabinet) dengan Wapres Jusuf Kalla (JK), merupakan cara Jokowi menepis tekanan politik JK.
Menurut Adhie, Jokowi tidak mungkin tidak paham kalau reshuffle anggota kabinet adalah hak prerogatif presiden seperti diatur dalam konstitusi.
“Sebagai politikus sepuh di republik ini, Pak JK pasti paham sinyalemen apa yang ditabur Jokowi di Brebes Senin lalu itu. Ini cara Jokowi menepis tekanan politik dari Pak JK dalam perobakan kabinet,” ujar mantan juru bicara presiden Abdurrahman Wahid tersebut, Selasa (12/4).
Menurut Jokowi, sebagai orang Jawa, sulit bagi Jokowi mengatakan kepada Pak JK yang sudah sangat senior bahwa (reshuffle) ini merupakan hak prerogatif dirinya sebagai presiden. Di mana, Wapres tidak memiliki otoritas menentukan menteri mana yang harus diganti, dan siapa penggantinya.”
“Makanya, pesan politik Jokowi di Brebes itu diharapkan sampai kepada Pak JK, atau ada pihak yang mengingatkan Pak JK agar mengikhlaskan kewenangan merombak kabinet 100 persen kepada Presiden Jokowi.”
Presiden Jokowi menyatakan pembahasan soal perombakan kabinet belum selesai dan masih terus dilakukan. Jokowi menerangkan pembahasan dilakukan bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Sampai saat ini, kita bahas terus (dengan Kalla). Hanya, sampai saat ini belum (diputuskan)," kata Jokowi di tempat pengepulan bawang di Desa Luwung Ragi, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4).