REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding menyesalkan isu reshuffle yang terus menyasar kepada jajaran menteri dari PKB belakangan ini. Hal ini dinilainya justru mengganggu fokus para menteri.
"Ini pasti mengganggu. Jadi buat kerja tak nyaman, pasti ganggu," kata Karding di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini-Jakarta Pusat, Selasa (12/4).
Ia pun berharap isu ini segera berlalu dan juga tidak ada pergantian menteri di kabinet kerja Jokowi-JK, terutama dari PKB. Dia merasa selama ini PKB sebagai partai pendukung telah loyal dan setia ke Pemerintah.
"Kita berharap tak ada pergantian. Semoga Presiden memahami loyalitas PKB dan kebersamaan kita selama ini, saya tahu Presiden arif dan bijak soal ini," kata anggota Komisi III DPR itu.
Meski begitu, Karding memahami betul reshuffle kabinet sepenuhnya hak prerogratif presiden. Sehingga ia pun menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai reshuffle di tangan Presiden Joko Widodo.
"Monggo Presiden, ikut Presiden. Reshuffle itu prinsipnya hak Presiden," ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar juga berharap tidak ada pergantian yang dilakukan oleh Presiden untuk menggeser wakil partainya dalam kabinet kerja Jokowi-JK. Meskipun hak prerogatif Presiden, akan tetapi kata dia, reshuffle yang terlalu sering justru menganggu kinerja Pemerintahan.
"Kita berharap dan berdoa tidak usah sering reshuffle, bikin menteri nggak jadi kerja," kata Muhaimin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
