REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota  Komisi E DPRD DKI Jakarta Tubagus Arief menyebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan kebohongan publik. Ini berkaitan dengan salah satu alasan Ahok menggusur kawasan Kampung Luar Batang dan Pasar Ikan sebagai sarang penyakit TBC.

"Dia sudah melakukan kebohongan publik dengan alasan itu. Saya sempat mengunjungi daerah itu dan warga disana sehat-sehat saja," kata Tubagus Arif di Jakarta, Selasa (12/4).

• Hanya Enam Warga Kampung Akuarium Positif TBC
• PKS Pertanyakan Dana untuk Menggusur Warga Luar Batang

Memang, Tubagus mengatakan, wilayah yang digusur pemerintah provinsi (pemprov) sejak Senin (11/4) kemarin terlihat kumuh. Namun, dia tidak menemukan adanya warga di kawasan utu yang mengidap penyakit TBC.

"Batuk, flu dan pilek itu biasa. Tapi kalau TBC, itu hanya alasan yang dibuat-buat," kata anggita dari fraksi PKS ini.

• Tak Kebagian Rusun, 29 KK di Pasar Ikan Pilih Pulang Kampung
• Begini Awal Perkenalan Ahok dan Sunny
• Diminta Datang ke Lokasi Penggusuran, Ahok Pilih Adu Tinju

Lagipua, Arif mengatakan, penggusuran yang dilakukan Ahok itu tanpa persetujuan anggota dewan. Ahok, dia mengatakan, secara sepihak menggusur warga tanpa melakukan diskusi bersama anggota DPRD DKI.

Lebih jauh, Arif mengatakan, pemprov DKI tidak menganggarkan revitalisasi kaqasan luar batang atau wisata bahari dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Bahkan, dia mengungkakan, revitalisasi itu tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta.

"Tidak ada rencana itu, ini murni dibelakang Ahok adalah para cukong," tegas Arif.

Arif mengatakan, berdasarkan pengakuan ketua RW 4 di kawasan tergusur, pempriv tidam pernah melakukan sosialisasi terkait penggusuran itu. Rencana penggusuran juga dijanjikan akan dilakukan seusai ujian sekolah dan idul fitri.

"Itu juga cuma warga yang tinggal di bantaran kali, tidak sampai luar batang dan pasar ikan," katanya.(c18)

Ikuti Whatsapp Channel Republika