REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, pemerintah selalu memantau perkembangan para Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Pramono bahkan mengatakan pemerintah tahu persis dimana lokasi penyanderaan dilakukan.
"Kita dari pantauan satelit, sangat mengetahui detail dimana posisi kapal kita atau orang-orang kita ada dimana," kata Pramono di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/4).
Meski sudah mengetahui secara detail lokasi penyanderaan, pemerintah belum akan melakukan pergerakan untuk membebaskan para sandera. Menurut Pramono, pemerintah masih menunggu perkembangan dari pemerintah Filipina yang sedang berupaya melakukan negoisasi dengan kelompok Abu Sayyaf.
"Kita menghormati pemerintah Filipina dan harapannya bisa segera dibebaskan," ucap Pramono. Negosiasi tertutup antara tersangka pemberontak dari kelompok Abu Sayyaf dan bos dari 10 pelaut Indonesia yang diculik di Filipina selatan telah dimulai. Para pemberontak menuntut uang tebusan senilai satu juta dolar Amerika Serikat untuk pembebasan sandera.
Dilansir dari The Manila Times Online, negoasiasi telah berlangsung antara tersangka pemberontak dan majikan 10 pelaut kapal Brahma 12. Media-media di Indonesia melaporkan, perusahaan pemilik kapal telah bersedia membayar uang tebusan sebagai pertukaran untuk sandera. (Baca juga: Negosiasi Pembebasan Sandera Abu Sayyaf Dimulai).
Ikuti Whatsapp Channel Republika