REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo membagikan bantuan sosial (bansos) kepada 26 perwakilan warga Halmahera Utara, Maluku Utara, Rabu (6/4) di Terminal Suasio. Bansos yang diberikan berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB), Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLU), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Beras untuk Rakyat Sejahtera (Beras Rastra).
Jokowi berpesan agar masyarakat yang menerima bansos, khususnya dalam bentuk uang, agar digunakan sesuai tujuannya. Kartu Indonesia Pintar (KIP) misalnya, harus digunakan untuk keperluan pendidikan. "Kartu pintar ini harus dipakai untuk keperluan sekolah, jangan dipakai beli pulsa , kalau disalahgunakan dicabut nanti," kata Jokowi berdasarkan siaran pers Tim Komunikasi Presiden.
Jokowi menjelaskan, pelajar yang memegang KIP berhak mendapatkan bantuan uang sebesar Rp 450 ribu untuk siswa Sekolah Dasar (SD), SMP Rp 750 ribu, dan SMA/SMK Rp 1 juta.
Di Maluku Utara, KIP telah disalurkan sebanyak 37.102 kartu untuk siswa SD, SMP 15.311, SMA 4.251, dan SMK 5.517. Diharapkan KIP akan mendorong anak-anak usia sekolah di Maluku Utara mendapatkan pendidikan resmi.
Selain KIP, Jokowi juga membagikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Dia mengingatkan, PKH harus digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak dan gizi keluarga. "Jangan dipakai untuk membeli rokok," ucap Jokowi.
Setiap kepala keluarga mendapat jumlah uang PKH berbeda-beda. Faktor ibu hamil atau memiliki anak 0-6 tahun atau memiliki anak usia sekolah sampai SMP, mempengaruhi besaran PKH.
Jokowi menegaskan, jika ada masyarakat yang ketahuan menyalahgunakan uang bansos, maka bantuannya akan dialihkan ke keluarga lain yang juga membutuhkan. Penyerahan bansos ini menjadi agenda terakhir Jokowi dalam kunjungan kerjanya ke Indonesia Timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika