REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah lembaga mengadvokasi kasus kematian terduga teroris, Siyono (34 tahun). Advokasi ini dilakukan oleh PP Muhammadiyah, Komnas HAM, Pusham UII, dan LSM Kontras, pascakecurigaan mengenai penyebab tewasnya warga Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, tersebut yang diduga kuat dilakukan oleh Detasemen Khusus Anti Teror 88 (Densus 88).
Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Penanganan Tindak Pidana Terorisme Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Siane Indriani menegaskan, yang dilakukan pihaknya bukanlah upaya untuk melemahkan kepolisian, terutama dalam pemberantasan terorisme. Bahkan, Siane pun menolak jika tim advokasi itu disebut mendukung teroris.
''Jangan kemudian menuduh kami yang melemahkan polisi, dan menganggap kami, yang melakukan advokasi terhadap kasus Siyono, yang pro teroris. Justru yang kami kecam adalah tuduhan yang tidak masuk akal itu. Tuduhan itu yang justru membuat kinerja kepolisian sendiri makin diragukan,'' ujar Siane saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (6/4).
Pernyataan Siane ini seolah menjawab pernyataan yang diungkapkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Anton Charliyan. Sebelumnya, Anton menyebut ada kelompok-kelompok pro teroris yang mencoba melindungi terduga teroris. ''Ada golongan tertentu yang pro teroris. Dia (Siyono) teroris, pegang senjata, dan ada yang membela. Silakan Anda saja yang menilai,'' kata Anton, Selasa (5/4) kemarin.
Siane pun menegaskan, masyarakat tentu dapat menilai apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian terkait kasus ini dan bagaimana fakta-fakta di lapangan yang berhasil dikumpulkan oleh tim advokasi. Dengan menutupi fakta-fakta yang ada di lapangan, lanjut Siane, hal itu justru melemahkan dan memperburuk citra kepolisian itu sendiri di mata masyarakat.
Siane menambahkan, keterangan yang tidak konsisten terkait kasus Siyono yang diungkap pihak kepolisian justru membuat citra dari kepolisian kian memburuk di mata masyarakat.
''Kami justru ingin menegakkan supaya citra polisi itu menjadi bersih dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Tapi kami kecewa dengan pimpinan yang ada sekarang ini, justru membuat institusi polisi semakin diragukan oleh masyarakat karena tidak bisa menciptakan keadilan buat masyarakat, termasuk juga orang-orang yang kata mereka disebut sebagai terduga teroris,'' tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika