REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Muktamar VIII pada tanggal 8 hingga 11 April 2016. Muktamar ini sebagai upaya islah dari dua kubu yang sedang bersengketa yaitu Djan Faridz dan Romahurmuziy atau Romi.
Ketua OC Muktamar VIII, Ermalena mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut secara resmi telah ditandatangani oleh kedua pihak yang menjadi asal mula sengketa, yaitu Surya Dharma Ali dan Romi.
"Saat pembukaan nanti pada tanggal 8, Pak Presiden juga akan turut hadir untuk membuka muktamar islah ini. Total peserta yang akan hadir adalah 1.641, terdiri dari utusan dan peninjau," ujarnya, Rabu (6/4).
Ermalena menjelaskan, hingga "H-2" penyelenggaraan, persiapan yang dilakukan telah mencapai 90 persen. Sedangkan 10 persen sisanya akan diselesaikan malam ini.
"Karena sebagian besar peserta akan hadir besok siang. Hingga sekarang 954 utusan sudah konfirmasi kehadirannya, kami tinggal menunggu konfirmasi dari Papua Barat dan Yogyakarta," jelasnya.
Ia optimistis muktamar tersebut akan membawa hasil yang positif bagi PPP dan menjadi pertemuan yang bisa menyatukan serta memperkuat partai berlambang kabah tersebut.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kesediaannya untuk menghadiri Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jika pertemuan tersebut mengagendakan islah antara dua kubu yang sengketa.
"Rencananya Presiden akan hadir kalau maksud Muktamar itu adalah islah dua kubu," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (1/4).
Johan menegaskan Presiden pada intinya tidak ingin terjadi kegaduhan atau keributan terus-menerus tanpa ujung antara dua kubu yang berkonflik di PPP yakni Kubu Romahurmuzy dan Kubu Djan Faridz.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
