REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Seksi Pengelolaan Pelayanan Rujukan, Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan Rujukan Kemenkes, Yout Savithri mengatakan sampai saat ini masih banyak permasalahan soal pemberian rujukan di lapangan. Ia mengatakan, 27 persen Rumah Sakit yang bekerja sama secara vertikal dengan BPJS selama ini menangani penyakit batuk pilek, sehingga beban biaya yang ditanggung oleh BPJS menjadi besar. Padahal, menurutnya skala penyakit ini bisa ditangani oleh pusat kesehatan primer.

Oleh sebab itu, ia mengatakan akan melakukan revisi sistem rujukan. Nantinya revisi ini akan dibagi menjadi dua bagian. Pertama upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. "Yang BPJS lakukan ini sekarang adalah per orangan karena ini untuk kuratif dan rehabilitative. Lalu kami buat sistem rujukan, memang ada 3 propinsi yang pakai SK gubernur, termasuk DKI, system rujukan," ujar Yout Rabu (5/3).

Sampai saat ini menurut Yout sudah ada 14 rumah sakit rujukan nasional dan sekitar 20 rumah sakit rujukan provinsi. Penyiapan RS rujukan nasional yang menyebar itu merupakan bagian dari membangun sistem rujukan nasional.

Tujuannya, memperkuat layanan kesehatan tingkat primer dan meningkatkan layanan kesehatan tingkat lanjutan sehingga rujukan berjenjang berjalan. Dalam sistem itu, tak berarti semua pasien bisa dirujuk begitu saja. Penanganan penyakit yang bisa selesai di tingkat primer tak perlu dirujuk ke tingkat lanjutan.

Jika diperlukan, pasien bisa dirujuk ke RS rujukan regional sebelum ke RS rujukan nasional. Sebanyak 14 RS rujukan nasional itu terletak di 13 provinsi, yaitu Sumatra Utara, Sumatra Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Provinsi lain adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua.

Ikuti Whatsapp Channel Republika