REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mendokumentasikan tata kelola Pemerintah Kota Surabaya dalam sebuah video, karena menjadi best practice institusi yang mampu melakukan pencegahan tindak korupsi dalam tata kelola pemerintahannya.
"Ada banyak contoh program yang bisa ditiru dari program Pemkot Surabaya, seperti E- Procurement, E-Budgeting, dan lainnya, sehingga kami jadikan video dokumenter," kata Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha di sela kunjungan ke Surabaya, Rabu (6/4).
Menurut dia, banyak program pemerintah kota yang terbukti mampu mencegah korupsi, sehinggga Surabaya berdasarkan survei integritas yang dilakukan KPK masuk kategori baik dalam tata kelola pemerintahan.
"Survei itu didasarkan pengguna layanan dan hasil yang signifikan dari sistem yang dijalankan, misalnya ada penghematan dan pemanfaatan dari penghematan itu," katanya.
Ia menegaskan jika Kota Surabaya mampu mengelola pemerintahannya dengan baik, kenapa daerah lain tidak. Untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota lainnya mampu menciptakan good governance, maka pihaknya akan membagikan video dokumenter tersebut ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Tidak hanya itu, lanjut dia, KPK juga akan memberikan software aplikasi sistem kerja yang berbasis tehnologi informasi.
"Pemerintah kota siap membagikan software itu ke daerah lainnya," kata alumnus Teknik Industri Universitas Indonesia (UI) itu.
Dalam video dokumenter tersebut akan berisi wawancara KPK dengan Wali Kota Surabaya tentang bagaimana cara mengelola pemerintahan, kemudian implementasinya di beberapa Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat.
"Kita juga akan mengunjungi dinas-dinas, di antaranya Bina Program, ULP (unit Layanan Pengadaan) dan RW-RW," katanya.
Selain Surabaya, lanjut dia, ada beberapa daerah lain yang juga menjadi percontohan dalam pencegahan korupsi, di antaranya Kabupaten Sidoarjo dan Batang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika