REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Kekerasan yang terjadi di kalangan anak dan pelajar, semakin hari semakin kompleks. Bentuknya tak hanya berupa pemukulan fisik sederhana tapi sudah menggunakan alat dan sebagainya.
Menurut Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Prasetyani, harus ada upaya pencegahan kekerasan pada masyarakat. Supaya masyarakat tak menjadi distrust bahkan menjadi inspirasi bagi orang-orang yang bermasalah.
"Kalau gak, berselisih sedikit melakukan kekerasan. Ingin punya sesuatu, ambil hak orang," ujar Netty kepada wartawan belum lama ini. Netty menilai, kalau semua pihak bekerja sama melakukan berbagai upaya pencegahan, maka kekerasan bisa diminimalisir. Karena, yang penting pencegahan di masyarakat.
"Saya ingin, di setiap RT/RW ada seksi perlindungan anak atau seksi penanganan kekerasan," katanya.
Jadi, kata dia, benih-benih kekerasan yang terjadi bisa dicegah sebelum parah. Semua kasus yang akan terjadi, sudah ada penanggulangannya di masyarakat."Minimal, petugas ada di RT atau RW. Ini akan kami sampaikan dalam pertemuan asosiasi kepala desa," katanya.
Selain itu, kata dia, dalam konteks pelayanan pada masyarakat saat terjadi kekerasan harus ada standar pelayanan minimal berdasarkan peraturan menteri perlindungan anak. Yakni, Mulai dari standar pengaduan sampai pelayanan.
"Kami juga terus berkoordinasi dengan Polda Jabar untuk terus mengawal undang-undang tentang perlindungan anak ini," katanya.
Agar aturan tersebut bisa terlaksana dengan baik, kata dia, sumber daya manusianya harus disiapkan. Netty mengkhawatirkan kalau tiap kasus tak ditangani dengan baik, korbannya akan mengalami trauma panjang. Bahkan, korban bisa menjadi pelaku. "Harus ada efek jera bagi pelaku," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika