REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjamin keselamatan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi. Apalagi diduga Sanusi mengetahui banyak informasi terkait dengan kasus dugaan suap reklamasi pantai utara Jakarta.
"Sanusi adalah tahanan KPK, maka KPK harus bertanggungjawan atas keselamatannya. Tidak boleh terganggu atau terancam karena sangat membahayakan," kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Gedung DPR, Selasa (5/4).
Apa yang Sanusi ketahui tentang kasus tersebut sebaiknya dibuka ke hadapan publik. Termasuk jika ada penyimpangan yang melibatkan eksekutif (dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta), Sanusi sebaiknya tidak menutupinya.
"Tidak mungkin tidak ada keterlibatan ekskutif. Pasti ada keterlibatan eksekutif di hal seperti itu," ujar politkus Partai Gerindra tersebut.
Gerindra sendiri akan menghormati proses hukum yang berlangsung dan mendukung KPK memberantas korupsi. Namun, kata Fadli, KPK jangan sampai tebang pilih dalam kasus dugaan suap reklamasi pantai.
"Harus lihat kasus ini sedekat-dekatnya. Orang yang terlibat harus diganjar sesuai perbuatannya," kata Fadli.
Dia yakin Presiden RI Joko Widodo akan mendorong kasus ini supaya netral dan independen. Jika Presiden ikut campur, maka akan membuat masalah baru.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menangkap Sanusi. Kader Partai Gerindra tersebut diduga menerima suap dari perusahaan pengembang reklamasi pantai utara Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
