REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Advokasi Muhammadiyah mencari keadilan terhadap keluarga terduga teroris, Siyono atas tindakan Densus 88 membuahkan hasil cukup baik. Setelah Ahad kemarin tim forensik Muhammadiyah berhasil mengautopsi ulang jenazah Siyono, hari ini Senin (4/4), Polri mengundang Muhammadiyah di Mabes Polri membahas kerjasama evaluasi terhadap Densus 88.
Pertemuan antara jajaran Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan pimpinan Polri dilakukan tertutup, pada Senin siang pukul 12.00 WIB. Pimpinan Muhammadiyah yang hadir di antaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, Ketua bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas, Ketua bidang Pemberdayaan Hajriyanto Thohari, Ketua bidang Pendidikan Muhajir Effendy dan Ketua Bidang Kesehatan Agus Taufiqurrohman.
Usai pertemuan dengan Kapolri, Muhajir Effendi mengatakan ada beberapa kesepakatan yang akan dilakukan bersama antara Muhammadiyah dengan Polri, terutama dalam hal penanganan terduga Teroris. "Salah satunya Kapolri sepakat bersama Muhammadiyah akan mengevaluasi Densus 88 terkait penanganan terduga teroris Siyono," ujarnya kepada Republika.co.id, Senin (4/4).
(Baca: Muhammadiyah Masih Simpan Uang dari Polisi untuk Istri Siyono)
Diungkapkan mantan rektor UMM ini, dalam pertemuan tersebut pimpinan Muhammadiyah disambut lengkap oleh jajaran Polri yang dipimpin Kapolri Jendral Polisi Badrodin Haiti. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut lebih banyak tukar pikiran tentang peran Polri selama ini dan apa yang dilakukan Muhammadiyah di masyarakat.
Muhajir mengatakan, dalam kasus Siyono ini ada beberapa pihak yang menilai langkah Muhammadiyah ini seolah berhimpitan dengan apa yang dilakukan Polri, dalam penanganan terorisme. Tapi Muhammadiyah menegaskan keterlibatan di kasus Siyono ini tidak lain karena pengaduan masyarakat mencari keadilan, termasuk terduga teroris yang tewas atau mengalami penyiksaan dan kekerasan.
"Muhammadiyah menegaskan advokasi terhadap keluarga Siyono ini bukan lantas turut campur dengan tugas Polri atau Densus, tapi bagian dari tanggung jawab memberikan keadilan bagi ummat," ujarnya.
Dari hasil tukar pikiran tersebut, Muhajir menjelaskan ada hasil yang cukup baik yakni kerjasama antara Polri dan Muhammadiyah. Dalam hal mengadvokasi masyarakat menjadi bagian dari Muhammadiyah dan Polri siap untuk menerima masukan bila ada pelanggaran prosedur, mengevaluasi kinerja Densus 88.
Ikuti Whatsapp Channel Republika