REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Tahkim (Mahkamah Partai) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan menerima rekomendasi Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) tanggal 11 Maret 2016. Rekomendasi tersebut berujung pada pemecatan politisi PKS, Fahri Hamzah dari seluruh jenjang keanggotaan partai.

Pakar politik dari Universitas Andalas (Unand), Asrinaldi mengingatkan, sebuah partai politik mempunyai sejumlah kebijakan untuk memastikan organisasi politik berjalan dengan baik. "Kebijakan itu diambil dalam rangka untuk konsolidasi internal, dan meningkatkan pencitraan partai di publik," kata dia saat dihubungi Republika.co.id Senin (4/4).

Asrinaldi menilai, pertama kebijakan PKS yang memberhentikan Fahri Hamzah, dapat bersumber dari internal sendiri. Sebab, bagaimanapun, fraksi-fraksi di partai juga mempunyai kelompok, misal A, B, C. Sehingga, ia menjelaskan, tidak jarang jika persaingan antarfraksi dapat menyebabkan terpentalnya orang-orang tertentu dari lingkaran kekuasaan partai.

Sementara faktor lainnya, Asrinaldi mengatakan, misalnya ada perilaku elite partai yang menjadi pejabat publik, namun merugikan partai itu sendiri. Sehingga, internal partai perlu mengambil kebijakan, perilaku orang yang bersangkutan sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan partai.

Asrinaldi berujar, kedua hal tersebut dapat menjadi penilaian kenapa pemecatan Fahri Hamzah dapat terjadi. Kedua hal tersebut, ia melanjutkan, dapat digarisbawahi sebelum alasan pemecatan Fahzi Hamzah yang sebenarnya diumumkan ke publik.

"Pertama secara internal  karena ada fraksi-fraksi yang saling bersaing. Yang kedua, karena adanya keinginan partai untuk membuat citra partai itu lebih baik, sementara figur yang diharapkan itu berperilaku sebaliknya," jelasnya.

Baca juga, Empat Komentar Kontroversial Fahri Hamzah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika